Rabu, 02 April 2008

Kehidupan Pondok Pesantren Nurul Jadid

Pendiri Pindok Pesantren Nurul Jadid adalah KH. Zaini Abd. Mun’im kelahiran Madura. Kedatangannya pada tanggal 10 Muharram 1948 di desa Karanganyar, awalnya tidak bermaksud mendirikan pesantren. Akan tetapi beliau mengisolir diri dari keserakahan dan kekejaman kolonial Belanda, dan beliau ingin melanjutkan perjalanan ke pedalaman Yogyakarta untuk bergabung dengan teman-temannya.

Sebenarnya cita-cita KH Zaini Mun’im dalam menyiarkan agama Islam akan beliau salurkan melalui Departemen Agama (Depag). Namun, niat itu menemui kegagalan, sebab sejak beliau menetap di Karanganyar, beliau mendapat titipan (amanat) Allah berupa dua orang santri yang datang kepada beliau untuk belajar ilmu agama. Kedua orang itu bernama Syafi’udin berasal dari Gondosuli, Kotaanyar Probolinggo dan Saifudin dari Sidodadi Kecamatan Paiton, Probolinggo.

Kedatangan dua santri tersebut oleh beliau dianggap sebagai amanat Allah yang tidak boleh diabaikan. Dan mulai saat itulah beliau menetap bersama kedua santrinya. Namun tidak seberapa lama, beliau ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di LP Probolinggo, karena waktu itu beliau memang termasuk orang yang dicari-cari oleh Belanda sejak dari pulau Madura. Belanda menganggap beliau sebagai orang yang berbahaya, karena beliau menurut Belanda, mampu mempengaruhi dan menggerakkan rakyat untuk melawan mereka (penjajah Belanda).[1]

Dalam keadaan yang sudah mulai damai dan nyaman, KH Zaini Mun’im dikejutkan oleh surat panggilan yang datangnya dari Menteri Agama (waktu itu adalah KH Wahid Hasyim). Beliau diminta untuk menjadi penasehat jamaah haji Indonesia. Dan tawaran tersebut beliau terima.

Pada saat itu jumlah santri yang sudah menetap di PP. Nurul Jadid sekitar 30 orang di bawah bimbingan KH Munthaha dan KH Sufyan. Dengan charisma yang dimiliki oleh KH Sufyan, beliau dengan muda membangun beberapa pondok yang terbuat dari bambu untuk tempat tinggal para santri pada waktu itu.

Sepulangnya KH Zaini Mun’im dari tanah suci terlihat beberapa gubuk sudah berdiri, maka tergeraklah hati beliau untuk memikirkan masa depan para santri-santrinya. Mulailah KH Zaini Mun’im bersama santri-santrinya membabat hutan yang ada di sekitarnya sehingga berdirilah sebuah pesantren yang cukup besar sampai terlihat seperti sekarang ini.

Pesantren yang diasuh KH Zaini Mun’im ini nampaknya mendapat pengakuan yang cukup luas di kalangan masyarakat. Terbukti dengan semakin banyaknya jumlah santri yang berdatangan dari segala penjuru tanah air, bahkan dari luar negeri (Singapura dan Malaysia). Nama pesantren yang terkenal dengan Nurul Jadid, bermula pada saat KH Zaini Mun’im didatangi seorang tamu, putra gurunya (KH Abdul Majid) bernama KH Baqir. Beliau mengharap kepada KH Zaini Mun’im untuk memberi nama pesantren yang diasuhnya dengan nama ‘Nurul Jadid’. Namun pada saat itu pula, KH Zaini Mun’im menerima surat dari Habib Abdullah bin Faqih yang isinya memohon agar pesantrennya diberi nama ‘Nurul Hadis’.[2]

Dengan adanya dua nama yang diajukan oleh KH Baqir dan Habib Abdullah bin Faqih antara ‘Nurul Jadid’ dan ‘Nurul Hadis’, maka KH. Zaini Mun’im memilih nama ‘Nurul Jadid’ untuk diabadikan sebagai nama pesantrennya. Ternyata nama itu cukup berarti dalam dinamika perkembangan zaman. Sebab kiprah PP Nurul Jadid sudah diakui oleh berbagai pihak. Terutama dalam kepeduliannya ikut menciptakan manusia seutuhnya.[3]

Secara pelan-pelan, kehidupan masyarakat mulai ada perubahan. Hal ini berkat ketekunan KH Zaini Mun’im bersama santri-santrinya. Mereka disadarkan dengan sentuhan agama. Akhirnya, timbul suatu kesadaran di kalangan masyarakat bahwa merekalah yang sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa merubah cara hidupnya, terutama dari kehidupan sosial-ekonomi. Upaya perubahan yang dilakukan KH Zaini Mun’im bersama santri-santrinya terhadap masyarakat Karanganyar tersebut, kemudian dibalas dengan sikap simpati masyarakat berupa dukungan terhadap perkembangan PP Nurul Jadid. Di antaranya adalah dukungan masyarakat Karanganyar terhadap berdirinya Lembaga Pendidikan mulai Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT).

Dilihat dari usianya, PP Nurul Jadid relatif mudah dan belum terlalu lama, baru berjalan separoh abad. Menurut KH Romzi, Kepala Biro Kepesantrenan yang masih keluarga kyai, mengatakan bahwa pendiri Pondok Pesantren (KH Zaini Abd. Mun’im) tidak bercita-cita untuk mencetak kyai, tetapi mencetak orang-orang yang bermanfaat kepada Islam dan bangsa. Tetapi tidak bisa dinafikan bahwa lulusan atau alumni Pondok Nurul Jadid, tidak sedikit yang menjadi kyai, dari mulai kyai kampung di desa sampai pusat. Bahkan tidak sedikit pula yang masuk di lingkaran struktur pemerintahan, seperti Bupati Sumenep yang sekarang ini.[4]

Salah satu lembaga pendidikan yang ada di Pesantren Nurul Jadid: Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang didirikan pada tahun 1950-an. Selain mendirikan lembaga pendidikan MI, berdiri pula lembaga pendidikan taman kanak-kanak Nurul Munim. Pada saat yang sama dirintis pula sebuah sistem pendidikan model klasikal yang dulunya dikenal sebagai sistem khairiyah. Dalam sistem khairiyah itu, diterapkan sistem pendidikan yang sistematis dan terprogram. Sementara itu, materi pelajaran tidak hanya terbatas pada pelajaran-pelajaran agama. Namun pelajaran umum yang sudah diajarkan, sepertimatematika, bahasa Indonesia, ilmu tata Negara dan lain sebagainya.

Dalam rangka menerapkan sistem pendidikan yang sistematis dan terprogram itu pula, dirintis berdrinya sebuah lembaga yang diberi nama flour kelas. Lembaga ini dibentuk sebagai pendidikan lanjut bagi santri yang akan meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, tahun 1961, lembaga pendidikan flour kelas ini berubah nama menjadi Muallimin. Dan pada tahun 1964, mulai diajarkan materi bahasa Inggris, sejarah, geografi, biologi dan lain sebagainya.[5]

Dalam perjalanan berikutnya Madrasah Muallimin, pada tahun 1969, berubah menjadi Madrasah Tsanawiyah (MTs). Dan selang tiga tahun kemudian, status MTs ini dinegerikan. Selain lembaga yang berafiliasi ke Depag berdiri Sekolah dasar Islam (SDI) pada tahun 1974. lembaga ini mulanya untuk menampung aspirasi masyarakat yang enggan menyekolahkan putra-putrinya ke dalam lembaga pendidikan Nurul Jadid yang lokasinya berada di dalam pesantren. Dua tahun kemudian, SDI menempati lokasi baru dan namanya berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Mun’im (MINM) yang sekaligus merupakan lembaga pendidikan formal tingkat dasar.

Satu tahun kemudian (1975), ketika kalangan masyarakat dan pemerintah sedang bersemangat mensosialisasikan prospek pendidikan agama, maka Yayasan Pesantren Nurul Jadid mendirikan sebuah lembaga Pendidikan Guru Agama Nurul Jadid (PGANJ) berjenjang 6 tahun. PGANJ ini hanya bertahan tiga tahun.[6]

Pada pereode KH Hasyim Zaini, pesantren Nurul Jadid, mampu mengadaptasi segala respon positif serta kreasi-kreasi inofatif. Ponpes Nurul Jadid diupayakan terus menyesuaikan dirinya dalam konteks modernitas dan tetap mempertahankan tradisi lampau di lain pihak. Dalam hal kepemimpinan pesantren diterapkan kepemimpinan kolektif. Yaitu diasuh secara bersama-sama oleh 7 orang pengasuh. Walaupun secara structural, kepemimpinan pondok dijabat oleh seorang pengasuh saja. Akan tetapi dalam operasionalnya diterapkan kepemimpinan kolektif.

Dalam bidang keilmuan santri terus ditempa untuk menguasai khazanah keilmuan klasik yang tertuang dalam kitab kuning. Utamanya mereka yang duduk di jenjang MI, MTs dan MA. Sedangkan bagi mereka yang duduk di bangku SLTP dan SMU diarahkan untuk menguasai ilmu pengetahuan. Namun bukan berarti mereka tidak menguasai bidang keagamaan. Pendalaman keagamaan digalakkan di asrama santri. Jadi, pola pendidikan dan pembinaan pada pereode pendidikan dan pembinaan dilakukan secara integral. Sehingga terjadi sebuah proses yang saling mendukung antara program di sekolah dan kegiatan di asrama.

Selanjutnya, karena adanya perubahan dari sisdiknas, maka pada tahun 1977 PGANJ 6 tahun berubah menjadi MTs untuk kelas I, II, dan III. Sedangkan kelas IV, V dan VImenjadi Madrasah Aliyah Nurul Jadid (MANJ). Pada jenjang pendidikan tinggi juga mulai terlihat adanya peningkatan. Pada tahun 1979/1980 dirintis berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Syariah. Hal lainnya adalah, membekali santri dengan dengan life skill melalui pendelegasian mengikuti pelatihan, baik tingkat wilayah maupun tingkat nasional. Jumlah santri pada masa KH Hasyim Zaini meningkat drastic. Pada tahun 1983, jumlah santrinya mencapai sekitar 2000 santri.

Pada masa kepemimpinan KH A Wahid Zaini (pengasuh ketiga) PP. Nurul jaded mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik mengenai jumlah santri maupun pelayanan dan pengembangan kemasyarakatan. Tokoh pesantren yang mempunyai pemikiran modern ini tak hanya mendidik para santrinya agar mampu memahami ilmu-ilmu agama dan teknologi. Lebih dari itu pada masa kepemimpinannya, KH A Wahid Zaini mendorong kemajukan dan kemandirian masyarakat sekitar pesantren lewat pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

Dalam bidang pendidikan, dilakukan pembenahan mulai dari TK hingga pendidikan tinggi. Pembenahan itu antara lain dilakukan pada TK Nurul Mun’im pada tahun 1989. TK Nurul Mun’im berubah menjadi TK Bina Anaprasa. Satu tahun kemudian beberapa lembaga pendidikan yang sebelumnya hanya memiliki status terdaftar dan diakui diusahakan menjadi disamakan. Dengan peningkatan status ini, lembaga pendidikan tersebut sejajar dengan lembaga pendidikan negeri. Beberapa lembaga tersebut adalah SMUNJ yang disamakan pada tahun 1990, SMPNJ disamakan pada tahun 1991, dan MTsNJ serta MANJ disamakan pada tahun yang sama yaitu 1997.

Pada tahun 1992, di PP. Nurul Jadid telah dirintis berdirinya Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK). Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan anak didik memahami kitab klasik dan juga mampu berbahasa asing (Arab dan Inggris). Selanjutnya pada tahun 1995, berdasarkan kurikulum baru, lembaga pendidikan MAPK ini berubah nama menjadi MAK. Sementara itu, upaya-upaya pengembangan juga terjadi pada jenjang pendidikan tinggi. Seperti perubahan status dari PTID menjadi Institut Agama Islam Nurul Jadid (1986). Perubahan itu karena bertambahnya konsentrasi keilmuan di tubuh PTID menjadi tiga fakultas. Yaitu Fakultas Dakwah, Tarbiyah dan Syariah. Kemudian pada tahun 1999 masing-masing fakultas tersebut lolos akreditasi Badan Akreditasi Nasional (BAN). Menurut informasi dari KH. Romzi[7] dalam waktu dekat IAINJ akan berganti nama menjadi Universitas Nurul Jadid dengan membuka Fakultas Pertanian.

Kiprah Pondok Pesantren

Berbagai upaya mendorong dan memajukan kemandirian masyarakat sekitar pesantren juga digalakkan. Melalui BPPM (Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), PP. Nurul Jadid antara lain mendirikan USP (Unit Simpan Pinjam) yang dirintis tahun 2000 guna membantu para petani tembakau dan juga memberikan pendampingan pada mereka. Pesantren dan masyarakat bermusyawarah seputar persoalan-persoalan pertembakauan, seperti kapasitas produksi, kapasitas daya tampung gudang dan lain-lain.[8]

Pesantren juga merintis berbagai usaha agrobisnis berupa penanaman variates tanaman. Seringkali tanaman petani hanya sejenis. Akibatnya, kalau satu terserang hama, semua tanaman akan ludes. Usaha lain berupa ternak dan perikanan. Untuk membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, Ponpes juga memberikan BP (Balai Pengobatan) Azzainiyah yang semula bernama Usaha Pelayanan Kesehatan santri (UPKS). Juga panti asuhan untuk menampung anak-anak dari kalangan ekonomi lemah.

Kepengasuhan pesantren kemudian dilanjutkan oleh KH M. Zuhri Zaini, pada masa beliau dilakukan pembenahan dalam struktur Pondok Pesantren seperti dibentuknya Dewan Pengasuh, koordinatorat sebagai lembaga yang membantu pengasuh, restrukturisasi BPPM, pembentukan bagian khusus yang menangani pembinaan Al Qur’an. Pada masa ini pula didirikan Ma’had Aly yang memiliki konsentrasi dalam pembinaan kader dakwah.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi pesantren dilakukan beberapa langkah yang mengarah kepada pembenahan infrastruktur manajemen pesantren seperti pengadaan local Area Network (LAN) sebagai penghubung elektronik antar lembaga di Pondok Pesantren, sentralisasi data, pembuatan website dan pembakuan lembar pesantren. Pondok pesantren dalam mejalankan seluruh kegiatan baik yang menyangkut pendidikan formal maupun non-formal, dana yang terserap pada tahun 2003/2004 Rp 1. 097.479.907 (satu miliar sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh rupiah) sedangkan pengeluaran pada tahu 2003/2004 Rp. 936.608.864 (sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) sehingga saldo akhir tahun jumlahnya Rp. 160.870.943 (seratus eam puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah). Sumber keuangan didapat atau dikumpulkan untuk kebutuhan pembiayaan tersebut dapat diperoleh dari: iuran santri, unit-unit usaha, donator, bantuan tidak mengikat. Sedangkan unit-unit usaha yang ada di pondok peantren Nurul Jadid yaitu:jahit menjahit, 9 buah warung nasi, 2 tokoh kelontong, foto copy, percetakan dan sablon, fotografi, toko pecah belah, cafeteria, toko bahan bangunan, toko alat-alat tulis kantor, persewaan mobil, percetakan dan sablon, took buku dan kitab, toko pakaian, industri tempe, dan warpostel. Unit-unit usaha ini lokasinya ada yang bertempat di dalam lokasi pondok pesantren, tetapi ada juga yang bertempat di luar pondok pesantren, dimaksudkan agar dapat melayani masyarakat luas.[9]

Sejak berdiri hingga saat ini PP Nurul Jadid telah melahirkan ribuan alumni. Alumni yang masih berada di jenjang perguruan tinggi memiliki paguyuban sendiri seperti ikatan mahasiswa alumni Nurul Jadid (Malang) Paguyuban Alumni Nurul Jadid Yogyakarta, dan lain-lain. organisasi ini mempunyai kegiatan sendiri-sendiri dan secara rutin mengadakan pertemuan rutin di PP. Nurul Jadid yang biasanya dilakukan pada saat harlah pesantren. Total jumlah santri PP. Nurul Jadid adalah 5802 terdiri dari pria 2867 dan wanita 2935. Dari sekian jumlah santri, rata-rata mereka berasal dari berbagai tempat yang tersebar di Indonesia. Ada yang dari Jakarta, Kalimantan, Sumatra, Jawa. Bahkan ada yang dari mancanegara. Dilihat dari latar belakang ekonomi santri rata-rata mereka berasal dari keluarga kelas menengah ke bawah. Melihat kondisi seperti itu, SPP di Pesantren tergolong relatif rendah di bandingkan misalnya dengan Pon Pes Gontor. Dengan SPP yang relatif murah itu dimaksudkan agar masyarakat luas bisa menjangkau pendidikan yang ada di dalam Pondok. Adapun pengeluaran rutin bulanan termasuk biaya operasional pesantren seperti listrik, telepon, air dan lain sebagainya mencapai sekitar 50 juta. Gaji guru disesuaikan dengan lamanya kerja dan loyalitas terhadap pesantren. Kalau dibuat rata-rata umumnya mereka menerima gaji sekitar 150 ribu dengan hitungan perjamnya senilai 1500 rupiah. Jika guru merangkap jabatan struktural maka akan mendapat tambahan honorarium. Umumnya mereka yang merangkap jabatan akan mendapat gaji antara 200 ribu sampai 250 ribu perbulan. Dengan gaji yang relatif rendah, para pengajar di Pondok tidak ada yang mengeluh, bahkan mereka bangga bisa mengamalkan ilmunya karena mereka percaya akan mendapatkan barokah dari kyai. Demikian tutur KH Romzi.[10]

Lembaga pendidikan sekolah terdiri dari lembaga pendidikan klasikal yang memiliki afiliasi ke Diknas dan Depag. Selain itu PP Nurul Jadid juga memiliki lenbaga diniyyah dengan kurikulum yang mandiri. Disebut mandiri karena penyusunan kurikulumnya menjadi hak penuh dari pengelola pesantren. Lembaga pendidikan Nurul Jadid berafiliasi pada dua jalur yaitu depag yang di antaranya adalah TK dan RA, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Institute Agama Islam (IAI). Sedangkan yang berafiliasi pada diknas antara lain adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Tinggi Teknologi (STT). Lembaga sekolah terebut di atas tidak seluruhnya bertempat di dalam pesantren. Tetapi ada sebagian yang lain berada di luar pesantren. Lembaga yang ada di luar pesantren merupakan salah satu kepedulian pesantren pada masyarakat sekitar yang memang membutuhkan berdirinya pendidikan sebagai tempat belajar bagi putera-puteri masyarakat. Hingga saat ini ada dua desa yang ada lembaga pendidikannya, yaitu desa Grinting dan Randu Merak. Umumnya guru-guru yang mengajar rata-rata bergelar Magister (S-2)

Sedangkan lembaga pendidikan yang memiliki kurikulum mandiri adalah lembaga pendidikan yang dikelola secara mandiri dalam rangka spesifikasi kemampuan santri agar memiliki kemampuan khusus sesuai dengan kecenderungannya. Lembaga ini termasuk badan otonom dalam pengelolaannya. Lembaga pendidikan yang bersifat badan otonom ini antara lain adalah Pusat Pendidikan Al Qur’an (PPIQ), Madrasah Diniyah (MD) Lembaga Pengembangan Bahasa Asing (LPBA), Ma’had Aly (MA). Lembaga tersebut berada di pesantren. Bahkan Madrasah Aliyah dipilih oleh Depag Pusat untuk dijadikan sebagai Madrasah yang akan dikembangkan sebagai Madrasah yang berstandard Internasional. Ada empat madrasah Aliyah di seluruh Indonesia yang akan dijadikan sebagai Madrasah berstandard Internasional dan salah satunya adalah Madrasah Aliyah Nurul Jadid. Bahkan proposalnya pun sudah disetujui oleh Depag dan mendapat kucuran dana dari Pemerintah sebesar 750 juta untuk tahun pertama. Model pembelajarannya pun berstandar ICT. Setidaknya itu sudah dirintis sejak sekarang, misalnya, ada kelas IPA, dan sejumlah ruang laboratorium bermutu tinggi. Bahkan, menurut KH Malthuf, dalam proses pembelajarannya anak-anak diwajibkan untuk mengoperasionalkan ICT termasuk di dalamnya adalah internet. Karena untuk menutup diri dari perkembangan ilmu dan teknologi jelas tidak mungkin.[11]

Santri dibekali pula dengan life skill yang memadai. Hal ini ditempuh dengan kegiatan di luar pendidikan sekolah. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan keorganisasian, pendidikan dan pelatihan serta kursus kilat. Lembaga pendidikan tersebut di atas merupakan tempat bagi santri-santri untuk belajar yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Itupun tetap dalam satu yayasan pondok pesantren Nurul Jadid. Sedangkan lembaga pendidikan yang berstatus badan otonom didirikan untuk menampung santri yang ingin memiliki spesialisasi dalam bidang keilmuan, skill maupun wawasan.[12]

Infrastruktur

Masyarakat Karanganyar relatif stabil dilihat dari perekonomiannya. Walaupun sebagain besar masyarakat karanganyar dalah sebagai Petani, tetapi umumnya dilihat dari bangunan fisik rumahnya, rata-rata sudah terbuat dari tembok. Hampir semua rumah di Karanganyar mempunyai telpon, kurang lebih ada 237 rumah yang ada fasilitas telponnya dan 5 buah wartel. Soal listrik juga bukan hal yang sulit bagi daerah ini. Untuk warnet, memang di Karanganyar tidak ada sama sekali. Umumnya, masyarakat di sini jika ingin memakai internet mereka pergi ke kota dengan jarak yang cukup jauh 45 KM dengan lama tempuh 1, 5 jam.

Infrastruktur ICT di Pondok Pesantren Nurul Jadid juga sangat memadai. Desa itu cukup teraliri dengan listrik dan tidak ada hambatan dalam masalah air. Sebagai sebuah pesantren yang paling besar di kecamatan Paiton dan se-Kabupaten Probolinggo, pesantren Nurul Jadid memiliki fasilitas gedung, aula, tempat pembelajaran.

Pesantren ini memiliki sejumlah gedung sekolah dan madrasah. Sekolah terdiri dari lembaga pendidikan klasikal yang memiliki afiliasi ke Diknas dan Depag. Selain itu PP Nurul Jadid juga memiliki lenbaga diniyyah dengan kurikulum yang mandiri. Disebut mandiri karena penyusunan kurikulumnya menjadi hak penuh dari pengelola pesantren. Lembaga pendidikan Nurul Jadid berafiliasi pada dua jalur yaitu depag yang di antaranya adalah TK dan RA, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Institute Agama Islam (IAI). Sedangkan yang berafiliasi pada diknas antara lain adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Tinggi Teknologi (STT). Lembaga sekolah terebut di atas tidak seluruhnya bertempat di dalam pesantren. Tetapi ada sebagian yang lain berada di luar pesantren. Lembaga yang ada di luar pesantren merupakan salah satu kepedulian pesantren pada masyarakat sekitar yang memang membutuhkan berdirinya pendidikan sebagai tempat belajar bagi putera-puteri masyarakat. Hingga saat ini ada dua desa yang ada lembaga pendidikannya, yaitu desa Grinting dan Randu Merak.[13]

Sarana prasarana yang dimiliki pesantren ini adalah: gedung madrasah dan pesantren, laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, Laboratorium Komputer dengan sistem LAN dan PC, Laboratorium Bahasa, Laboratorium Aplikasi Perkantoran, Laboratorium Multimedia, Laboratorium Perakitan dan Jaringan, Laboratorium Internet, Ruang Audio Visual, Perpustakaan, Perpustakaan Digital, Sistem Informasi Sekolah Online, Skill of english comunication, Sanggar Pengembangan Potensi Siswa, Sarana Olahraga, KOPSIS dan fasilitas-fasilitas lainnya yang umumnya hanya dimiliki oleh sekolah yang maju.

Dilihat dari fasilitas yang ada, maka infrastruktur ICT di pesantren ini tidak diragukan lagi keberadaannya. Bahkan dengan program language center, siswa diarahkan untuk menguasai skill kebahasaan (listening, speaking, reading, writing) sebagai persiapan di Perguruan Tinggi dan bekal berperan di dunia informasi yang semakin kompleks.[14]

Untuk kesiapan sumber daya manusia, Pondok Pesantren Nurul Jadid ini sangat siap. Dengan fasilitas yang ada di sana (laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, Laboratorium Komputer dengan sistem LAN dan PC, Laboratorium Bahasa, Laboratorium Aplikasi Perkantoran, Laboratorium Multimedia, Laboratorium Perakitan dan Jaringan, Laboratorium Internet, Ruang Audio Visual, Perpustakaan, Perpustakaan Digital, Sistem Informasi Sekolah Online), tenaga pengoperasionalannya juga sudah tersedia. Rata-rata guru di sana sudah canggih dalam mengoperasikan komputer. Di kalangan siswa/santri, ada juga yang sudah mahir menggunakan komputer itu.[15]

Dengan fasilitas ICT yang cukup memadai, namun seperti yang dikatakan oleh KH. Romzi,[16] secara institusional pesantren belum pernah mengadakan kerjasama dalam bidang pelatihan ICT, hanya secara individu ada ikatan emosional dengan sejumlah institusi lain, misalnya dengan PLTU. Pesantren juga sangat senang jika ada institusi lain atau lembaga lain yang mengadakan kerjasama, misalnya di bidang pelatihan, penbelajarn atau di bidang lainnya sepanjang dapat memberikan manfaat bagi Pondok Pesantren.

Kerjasama Pesantren dengan Masyarakat

Menurut Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Bapak Malthuf Siraj, yang juga masih keluarga Kyai Zuhri Zaini (Pengasuh Pon Pes Nurul Jadid sekarang), Kerjasama antara pesantren dan masyarakat sekitar dirasa sangatlah penting. Karenanya, berbagai upaya untuk mendorong dan memajukan kemandirian masyarakat sekitar pesantren juga digalakkan. Melalui BPPM (Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), PP. Nurul Jadid antara lain mendirikan USP (Unit Simpan Pinjam) yang dirintis tahun 2000 guna membantu para petani tembakau dan juga memberikan pendampingan pada mereka. Pesantren dan masyarakat bermusyawarah seputar persoalan-persoalan pertembakauan, seperti kapasitas produksi, kapasitas daya tampung gudang dan lain-lain.

Pesantren juga merintis berbagai usaha agrobisnis berupa penanaman variates tanaman. Seringkali tanaman petani hanya sejenis. Akibatnya, kalau satu terserang hama, semua tanaman akan ludes. Usaha lain berupa ternak dan perikanan. Untuk membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, Ponpes juga memberikan BP (Balai Pengobatan) Azzainiyah yang semula bernama Usaha Pelayanan Kesehatan santri (UPKS). Juga panti asuhan untuk menampung anak-anak dari kalangan ekonomi lemah.

Melalui kesadaran bermasyarakat ini, diharapkan bahwa pesantren dan santri tidak boleh menjadi menara gading yang jauh dari masyarakatnya. Pesantren dan santri harus menyatu dalam masyarakat. Artinya, pesantren merupakan bagian dari masyarakat. Dengan demikian masyarakat merasa memiliki pesantren dan pesantren juga sebaliknya. Sehingga tidak ada kesenjangan antara pesantren dan santri-santrinya dengan masyarakat.

Pesantren, para santri serta masyarakat merasa saling memiliki, maka segala bentuk kegiatan pesantren akan memperoleh dukungan dan segenap masyarakat. Bukankah pesantren lahir di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan transformasi dan emansipasi, agar masyarakat dapat maju, baik peradabannya maupun tingkat sosial ekonominya.

Menurut Pak Rof’i,[17] Kasi Pemerintahan Karanganyar, kerjasama pesantren dengan masyarakat sangat baik, secara normatif masyarakat Karanganyar sangatlah hormat kepada Kyai Pondok. Jika ada permasalahan yang terjadi di masyarakat, misalnya pelanggaran norma-norma yang dilakukan oleh sejumlah pemuda desa Karanganyar, Kyai tidak serta merta menghakimi, tetapi meminta kepada masyarakat agar yang bersangkutan tidak diproses tetapi harus dididik karena Kyai menganggap bahwa kejadian seperti itu salah satu faktornya diakibatkan oleh latar belakang pendidikannya yang kurang memadai. Bahkan jika ada orang tua yang tidak mampu untuk membiayai sekolah putra-putrinya, Kyai tidak segan-segan untuk menolongnya dengan cara dimasukkan di Pondok secara gratis. Artinya, tidak dipungut biaya.

Karenanya hubungan masyarakat denagn pesantren sangatlah baik. Jika pesantren berencana membangun salah satu gedung pendidikan, maka tanpa diminta pun masyarakat berbondong-bondong untuk memberikan bantuannya berupa tenaga. Sebaliknya, jika masyarakat mengadakan acara-acara sosial-keagamaan, maka tidak bisa tidak melibatkan Kyai. Pernah suatu hari ada demo masyarakat tentang kenaikan BBM, maka Kyai langsung turun memimpin demo dan memberikan pengarahan kepada masyarakat bagaimana demo itu tidak berakibat negative bagi kelangsungan demokrasi. Begitu pun kegiatan-kegiatan lain, seperti membangun musholla atau langgar, masyarakat selalu melibatkan Kyai, sehingga denagn keterlibatan kyai tersebut banyak masyarakat yang kompak jika ada tarikan dana pembangunan musholla atau langgar. Dengan adanya pesantren Nurul Jadid, secara tidak langsung telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pesantren memberikan peluang kerja kepada masyarakat. Seperti misalnya, masyarakat bisa berjualan makanan di dalam pesantren, ada juga yang bekerja sebagai tukang masak, atau ada yang disuruh untuk menjaga anak-anak pesantren dan semua pekerja-pekerja itu mendapatkan gaji yang cukup dari pesantren. Dalam soal-soal zakat misalnya, pesantren tiap tahunnya mengeluarkan zakat sampai merata di masyarakat. Tidak ada satu pun mustahiq (orang yang menerima zakat) di lingkungan masyarakat Karanganyar yang tidak menerima bagian zakat.

Kerjasama dengan Pemerintah

Kerjasama dengan Depag dalam menyelenggarakan Program Paket B dan C sudah lama dilakukan oleh PP. Nurul Jadid. Setidaknya itulah informasi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Pendidikan Agama di PP. Nurul Jadid. Pak Malthuf Siraj ini tercatat sebagai seorang menantu dari salah satu Kiai di lingkungan Pesantren Nurul Jadid. Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala Biro Kepesantrenan, KH. Romzi yang mengatakan bahwa Pesantren mulai tahun ini membuka program paket B kerjasama dengan Depag. Menurut KH. Romzi,[18] tidak sulit untuk mengumpulkan masyarakat karena mereka pada dasarnya sangat antusias dengan program pendidikan kesetaraan Paket B dan C. Pendidikan kesetaraan program paket B ini rencananya bertempat di tengah-tengah masyarakat. Sementara program KF bertempat di dalam pesantren. Sekadar diketahui bahwa penyelenggara dari pada program KF ini adalah kelompok Ibu-ibu yang berada di lingkungan pesantren.

Berbagai kerjasama, baik berupa kegiatan Pondok Pesantren maupun undangan dari Depag kerap kali dilakukan. Artinya, kerjasama dengan Depag berjalan dengan baik dan tidak ada masalah. Bahkan baru-baru ini lembaga pendidikan Madrasah Aliyah menerima kucuran dana dari Pemerintah Departemen Agama Pusar senilai 750 juta untuk dana pengembangan Madrasah aliyah berstandar internasional. Menurt Pak Malthuf, bantuan itu baru pada tahap pertama pengembangan Madrasah.

Berbeda dengan Depag, agaknya kerjasama antara Pondok Pesantren dengan Diknas, sedikit kurang harmonis. Namun, hal tersebut belum sampai mengganggu pola hubungan komunikasi antara keduanya (Pondok dan Diknas). Biar bagaimanapun ketika bersinggungan dengan aktifitas belajar mengajar hubungan tetap berjalan dengan baik. Memang, pernah suatu hari, Pondok Pesantren Nurul Jadid mendapat bantuan dari Departemen Diknas senilai 20-an juta. Pihak Diknas meminta kepada pihak pesantren untuk mengambil uang bantuan itu ke kantornya, namun, oleh pihak pesantren ditanggapi lain. Pesantren punya persepsi yang berbeda. Pesantren dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sekolah SMA Nurul Jadid, menganggap bahwa permintaan untuk mengambil bantuan ke Diknas itu adalah sebuah penghinaan dan merupakan cara yang tidak etis. Kepala Sekolah SMA Nurul Jadid, yaitu Bapak Syamsul Ma’arif,[19] mengatakan bahwa dalam sejarahnya, baru sekali itu ada kejadian Pondok Pesantren diminta datang ke Diknas untuk mengambil dana bantuan itu. Menurutnya, bukan nilainya yang relatif kecil, tetapi cara yang dilakukannya dinilai sebagai sebuah tindakan yang tidak etis.

Dia membandingkan dengan Kepala Diknas yang dulu pernah memberikan sejumlah uang 200 juta, tetapi uang itu diantarkan sendiri ke Pesantren. Itu merupakan suatu bentuk penghormatan sekaligus penghargaan pemerintah terhadap pesantren. Apalagi pesantren Nurul Jadid adalah salah satu pesantren terbesar dan sudah dikenal di mana-mana. Tidak hanya di Probolinggo, tetapi di seantero Nusantara. Bahkan nama PP. Nurul Jadid sudah sampai ke luar negeri, seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Terbukti banyak santri pendatang dari Luar Negeri untuk menimbah ilmu agama di pesantren Nurul Jadid.[20]

Hubungan yang kurang harmonis antara PP. Nurul Jadid dan Diknas, tidak hanya persoalan di atas, tetapi lebih karena dipicu oleh persoalan politik pemerintahan daerah setempat. Sayangnya, peneliti tidak memperoleh data lengkap mengenai soal itu. Bahkan beberapa orang di lingkungan pesantren dan sejumlah pengurus Pondok, saya konfirmasi masalah itu, mereka agaknya enggan menjawab, apalagi bercerita panjang lebar mengenai hal tersebut.

Pesantren Tidak Berpolitik

Dalam soal-soal yang berhubungan dengan masalah politik, misalnya pilihan kepala daerah, pemilihan presiden, kyai tidak pernah meminta kepada warga secara fulgar untuk memilih salah satu pasangan calon kepala daerah atau kepala Negara atau tepatnya partai. Kyai memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya. Hanya saja, kyai meminta dan berpesan kepada masyarakat agar calon pemimpin yang akan dipilih tidak salah dan dapat membawa aspirasi masyarakat. Kyai rupanya sangat menyadari bahwa persoalan politik adalah persoalan yang amat sangat sensitif, sehingga karenanya kyai tidak ikut intervensi terlalu jauh kepada masyarakat. Di lingkungan pesantren pun kyai selalu menjaga agar persoalan politik tidak sampai merusak citra pondok pesantren.[21]

Kerjasama dengan Diknas

Selama ini, beberapa pesantren yang ada di Probolinggo sudah ada yang menjalin kerjasama dengan Diknas. Umumnya yang mengadakan kerjasama adalah pesantren-pesantren yang membuka program Kejar Paket B, C, KF, dan life skills. Pondok Pesantren. Menurut kasi PLS Pak Hasin,[22] program paket B dan C kurikulumnya mengacu kepada kurikulum nasional. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26 Ayat (6). Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dapat bersifat formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar (SD dan SMP), pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan tinggi (perguruan tinggi). Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal, yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (seperti Kejar paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C). Sedangkan pendidikan informal adalah pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan nonformal atau yang lebih dikenal dengan istilah Pendidikan Luar Sekolah (PLS) ini, diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan luar sekolah berfungsi mengembangkan potensi peserta didik/warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional.

Di samping itu dimaksudkan juga untuk masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak ada batasan usia dalam program kesetaraan ini. Pegawai negeri, ABRI, anggota DPR, karyawan pabrik banyak yang memanfaatkan program kesetaraan ini untuk meningkatkan kualifikasi ijazah mereka. Oleh karena itu, pengertian pendidikan kesetaraan adalah jalur pendidikan nonformal dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah formal, tetapi kontens, konteks, metodologi, dan pendekatan untuk mencapai standar kompetensi lulusan tersebut lebih memberikan konsep terapan, tematik, induktif, yang terkait dengan permasalahan lingkungan dan melatihkan kecakapan hidup berorientasi kerja atau berusaha sendiri.

Dengan demikian pada standar kompetensi lulusan diberi catatan khusus. Catatan khusus ini meliputi: pemilikan keterampilan dasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Paket A), pemilikan keterampilan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja, dan pemilikan keterampilan berwirausaha (Paket C). Perbedaan ini oleh kekhasan karateristik peserta didik yang karena berbagai hal tidak mengikuti jalur pendidikan formal karena memerlukan substansi praktikal yang relevan dengan kehidupan nyata.

Selama ini Diknas mengambil inisiatif cerdas untuk menjemput bola dari pesantren-pesantren shalaf yang memerlukan pendidikan kesetaraan paket B dan C. untuk menyelenggarakan program itu Diknas bekerjasama dengan sejumlah organisasi misalnya PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), PKK. Fathayat NU. Umumnya mereka yang dijadikan mitra kerja dalam penyelenggaraan program belajar Paket B dan C merasa senang karena bagian dari tanggungjawab mereka untuk mencerdaskan bangsa. Salah satu strategi Diknas untuk melakukan jemput bola itu misalnya, dengan cara mengumpulkan para Kyai pondok di Islamic Centre, walaupun terkadang dengan anggaran yang sangat jauh dari mencukupi. Artinya sangat minim.[23]

Adapun yang sudah berjalan sasaran dari program pendidikan paket B dan C ini tidak hanya siswa/santri pondok tetapi juga para pengajar/ustadz yang belum mempunyai ijazah kesetaraan dan juga masyarakat secara umum. Pesantren-pesantren yang sudah melakukan kerjasama dengan Diknas adalah PP Al Habib Husen, PP Al Ikhlas, PP Ad Dasuqi, PP Raudhatul Jannah, PP Miftahul Huda, PP Babussalam, PP Nurul Falah, PP Al Hidayah, PP Nurul Badriyah. Sedangkan di luar pesantren yag terdiri dari kelompok-kelompok belajar adalah Pokjar Putra Harapan, Pokjar Mawar, Pokjar Ki HJ. Dewantoro, Pokjar Gunung Jati, Pokjar Muslimat NU, Pokjar Sunan Ampel, Pokjar Melati, Pokjar Sekarsari. Pokjar Nusa Bhakti, Pokjar Dewantara, dan lain-lain.[24]

Saya sangat setuju dengan program jarak jauh lewat internet karena itu sangat membantu kelancaran program pendidikan apalagi sudah menggunakan fasilitas internet. Kita bisa membantu menyiapkan modul dan kemudahan dalam rekrutmen dngan cara mengundang pondok-pondok pesantren dan orang tua yang anaknya belum mendapatkan pelayanan pendidikan. Kita menggunakan tenaga pendidikan yang paham tentang ICT minimal D2 dan mereka kita gaji, biasanya guru SMP atau guru SMA. Harapan saya kepada warga belajar punya ijazah dan punya ilmunya.[25]

Kerjasama dengan Depag

Menurut Kepala Depag Kabupaten Probolinggo, Bapak Sholeh Fikri, perkembangan pesantren di Probolinggo sangat pesat sekali, baik Pondok Pesantren yang shalafiyah maupun yang ‘Asyriyyah atau kholafiyah. Namun di natara jumlah Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Probolinggo, masih banyak pesantren jenis pertama. Oleh karenanya dengan jumlah yang banyak itu Depag bekerjasama dengan semua pihak, pemerintah maupun pondok pesantren yang menyelenggarakan program pendidikan paket B dan C dalam rangka untuk menyelesaikan wajardikdas 9 tahun.[26]

Hal yang sama juga dikatakan oleh Seksi Pekapontren di Depag Kabupaten Probolinggo, bahwa perkembangan Pon Pes di Probolinggo jumlahnya semakin meningkat, setidaknya itu dikatakannya semenjak dia masuk di seksi pekapontren jumlahnya 217 dan sekarang jumlahnya sudah mencapai angka 234. Menurutnya keluaran Pon Pes ingin mendirikan Pondok, terutama berkaitan dengan Wajardikdas Program Paket B dan C. dari jumlah 234 pesantren itu, umumnya pesantren model shalafiyah, sementara yang asyriyah yang nampak adalah Pesantren Nurul Jadid dan Pesantren Zainul Hasan Genggong.[27]

Depag selalu mengadakan kerjasama dengan pesantren. Misalnya mengadakan sosialisasi wajardikdas, madrasah diniyyah, Program Paket B dan C. Dengan sejumlah kerjasama antara Depag dan pesantren itu, khususnya yang shalafiyyah, Depag berupaya untuk memberikan pendidikan menejemen administrasi. Karena di titik inilah kelemahan paling mendasar pondok pesantren shalafiyah. Kerjasama yang dilakukan oleh Depag dengan pesantren juga banyak berkaitan dengan proses belajar mengajar, Porseni, bantuan-bantuan RKB (Ruang Kegiatan Belajar) untuk madrasah-madrasah diniyyah yang ada di pondok pesantren. Depag juga memberikan subsidi bagi guru-guru mengaji dan mereka yang mengajar di pondok-pondok pesantren yang masih minim anggaran atau belum mempunyai sarana dan prasarana yang memadai. Depag melakukan upaya yang maksimal demi kelancaran proses belajar mengajar. Dengan adanya pondok pesantren yang jumlahnya ratusan itu kiranya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, utamanya pendidikan di bidang agama.

Menurut Seksi PK-Pontren,[28] banyak pondok pesantren shalaf yang antusias agar mereka dapat bekerjasama dengan Depag menyelenggarakan Program Paket B dan C agar mendapatkan Ijazah kesetaraan. Jadi, tujuan pendidikan kesetaraan itu berjenjang tiap paketnya. Paket A, misalnya, kalau sudah lulus diharapkan warga belajar mampu menolong diri sendiri. Paket B, warga belajarnya kalau sudah lulus diharapkan mempunyai keterampilan tertentu dan di program Paket C setara SMU, warga belajarnya diharapkan mampu menciptakan wira usaha dan kemampuan optimal dalam dirinya. Soal pembiayaannya selain ada bantuan pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) juga berasal dari swadaya masyarakat. Untuk kejar paket B dan kejar paket C disubsidi oleh pemerintah, sedangkan beberapa pendidikan keterampilan dan pendidikan usia dini biayanya berasal dari swadaya masyarakat. Biaya dari pemerintah tersebut dipergunakan untuk membayar honor pengajar yang berjumlah lima hingga delapan orang tersebut. Pengajar atau yang disebut dengan "sumber belajar" beberapa berasal dari pegawai dinas pendidikan serta anggota masyarakat yang telah memiliki ijazah sumber belajar.

Berkaitan dengan program pendidikan paket B dan C di atas, Depag selama beberapa tahun terakhir ini sudah menjalin kerjasama dengan sejumlah Pon Pes. Program Paket B bekerjasama dengan PP. Miftahul Qur’an, PP. Ainul Hasan, PP. Miftahul Ulum, PP. Al-Amin. Sedangkan untuk Program Kesetaraan Paket C kerjasama dengan PP Badrul Husna, PP Miftahul Qur’an, PP Al Hidayah, PP Ainul Hasan, PP Barokatul Hasan.[29]

Program pendidikan jarak jauh lewat Internet yang ditawarkan oleh ICIP disambut dengan sangat baik. Cuma, menurutnya banyak pesantren yang belum mapan secara fisik. Artinya infrastrukturnya masih belum memadai, kecuali PP Nurul Jadid, PP Zainul Hassan Genggong. Sedangkan pesantren yang lain masih minim sarana dan prasarana.[30]



[1] Data Profil Pondok Pesantren Nurul Jadid tahun 2006. Setelah sekitar tiga bulan di penjara, kemudian beliau dikembalikan lagi ke Karanganyar untuk mengasuh santri-santrinya yang sedang menunggu kedatangannya. Sejak saat itulah, KH. Zaini Mun’im membimbing santri-santrinya yang sudah mulai berdatangan dari berbagai penjuru seperti dari Madura, Situbondo, Malang, Bondowoso dan Probolinggo. Dengan banyaknya santri yang berdatangan, KH. Zaini Mun’im kemudian merasa berkewajiban untuk mendidik mereka. Dan mulai saat itu pula beliau memutuskan untuk tidak bergabung dengan teman-temannya di pedalaman Yogyakarta.

[2] Wawancara dengan KH. Romzi Al-Amiri, Kepala Biro Kepesantrenan, Pon Pes Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo.

[3] Wawancara dengan KH. Romzi Al-Amiri, Kepala Biro Kepesantrenan, Pon Pes Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo.

[4] Wawancara dengan KH. Romzi Al-Amiri, Kepala Biro Kepesantrenan, Pon Pes Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo.

[5] Wawancara dengan KH. Romzi Al-Amiri, Kepala Biro Kepesantrenan, Pon Pes Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo.

[6] Data Profil Pondok Pesantren Nurul Jadid tahun 2006.

[7] Wawancara dengan KH. Romzi Al-Amiri, Kepala Biro Kepesantrenan, Pon Pes Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo.

[8] Wawancara dengan Kepala Biro Pendidikan, KH Malthuf Siraj.

[9] Data Profil Pondok Pesantren Nurul Jadid tahun 2006.

[10] Wawancara dengan KH. Romzi Al-Amiri, Kepala Biro Kepesantrenan, Pon Pes Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo.

[11] Wawancara dengan Kepala Biro Pendidikan, KH Malthuf Siraj.

[12] Wawancara dengan Kepala Biro Pendidikan, KH Malthuf Siraj.

[13] Lihat Data Profil Pondok Pesantren Nurul Jadid tahun 2006.

[14] Lihat Data Profil Pondok Pesantren Nurul Jadid tahun 2006.

[15] Dalam proses belajar mengajar, para guru/ustadz dan para siswanya sudah tidak asing lagi dalam menggunakan ICT. Di SMA, misalnya, ada beberapa program keahlian, yaitu (1) Multimedia (MM). Fokus pembelajaran pada program keahlian multimedia diarahkan kepada penguasaan siswa dalam kompetensi; mengoperasikan software dan periferal digital illustration, digital imaging, dan web design; mengoperasikan software dan periferal multimedia, presentation 2D animation, dan 3D animation; mengoperasikan software dan periferal digital audio, digital video, dan visual effects. (2) Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ). Fokus pembelajaran pada keahlian komputer dan jaringan diarahkan kepada penguasan siswa dalam kompetensi; menginstalasi perangkat komputer personal dan menginstal sistem operasi dan aplikasi; menginstalasi perangkat jaringan berbasis lokal (lokal area network); menginstalasi perangkat jaringan berbasis luas (wide area network). (3) Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). Fokus pembelajaran pada program keahlian Rekayasa Perangkat Lunak diarahkan kepada penguasaan siswa dalam kompetensi berikut: menginstalasi, mengoperasikan, merawat dan membangun software aplikasi spesifik; mengelolah usaha di bidang pembuatan software aplikasi.

[16] Wawancara dengan KH. Romzi Al-Amiri, Kepala Biro Kepesantrenan, Pon Pes Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo.

[17] Wawancara dengan Pak Rof’I, Kasi Pemerintahan Karanganyar Paiton Probolinggo.

[18] Wawancara dengan KH. Romzi Al-Amiri, Kepala Biro Kepesantrenan, Pon Pes Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo.

[19] Wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Nurul Jadid.

[20] Wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Nurul Jadid.

[21] Wawancara dengan Kepala Biro Pendidikan, KH Malthuf Siraj.

[22] Wawancara dengan Kasi PLS Diknas Kabupaten Probolinggo.

[23] Wawancara dengan Kasi PLS Diknas Kabupaten Probolinggo.

[24] Wawancara dengan Kasi PLS Diknas Kabupaten Probolinggo.

[25] Wawancara dengan Kasi PLS Diknas Kabupaten Probolinggo.

[26] Wawancara dengan Kepala Depag Kabupaten Probolinggo.

[27] Wawancara dengan Seksi PK Pontren Depag Kabupaten Probolinggo.

[28] Wawancara dengan Seksi PK Pontren Depag Kabupaten Probolinggo.

[29] Wawancara dengan Seksi PK Pontren Depag Kabupaten Probolinggo.

[30] Wawancara dengan Seksi PK Pontren Depag Kabupaten Probolinggo.

Tidak ada komentar:

Pengunjung ke

Kontak

Alamat: